Media Nasional
Dari Daerah untuk Indonesia

Tak Cuma Koruptor, UU Perampasan Aset Kini Bidik Harta Bandar Judi Online dan Investasi Bodong

Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) menerima laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setalah 18 tahun bergulir di DPR. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.(FAUZAN)

VOTIX MEDIA – Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Melalui payung hukum baru ini, negara tidak hanya menyasar kekayaan koruptor tetapi juga membidik harta pelaku kejahatan lain yang merugikan masyarakat luas.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa jangkauan penyitaan aset kini meluas ke berbagai modus penipuan modern. Pelaku penipuan aset kripto, investasi bodong, biro perjalanan umrah, hingga bandar judi daring masuk dalam target aturan tersebut.

“Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” jelas Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/26).

Rincian Tindak Pidana dan Masa Berlaku

Merujuk pada ketentuan Pasal 4 dalam beleid tersebut, perampasan aset terhadap pelaku korupsi dapat dilakukan baik berdasarkan maupun tanpa berdasarkan putusan pidana. Selain itu, pelaku tindak pidana korupsi juga tetap dapat dijatuhi hukuman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain korupsi, penyitaan harta kekayaan turut menyasar pelaku tindak pidana narkotika, psikotropika, terorisme, hingga pendanaan terorisme. Jenis kejahatan berat lain seperti penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan berbasis teknologi informasi juga masuk dalam cakupan pasal ini.

Meskipun telah diketok palu oleh parlemen, penerapan undang-undang ini tidak langsung berjalan dalam waktu dekat. Aturan baru akan berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya Badan Pengelolaan Aset dan Badan Pengawasan Perampasan Aset.

Beleid ini juga menegaskan prinsip tidak berlaku surut sehingga hanya menjerat tindak pidana yang dilakukan setelah aturan resmi diberlakukan. Dasco kembali menekankan bahwa kekayaan para pengelola praktik perjudian daring dipastikan tidak akan luput dari penyitaan negara.

“Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset,” lanjut dia.

RV

Tim Editor

Redaksi VOTIX MEDIA

Tim redaksi VOTIX MEDIA yang menyunting dan memverifikasi artikel ini sebelum terbit.