Media Nasional
Dari Daerah untuk Indonesia

Dorong Regulasi Afirmatif, Syamsuddin Arfah Minta Kepastian Hukum untuk Aspirasi Warga Perbatasan

Syamsuddin Arfah

VOTIX MEDIA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Syamsuddin Arfah mendorong lahirnya regulasi afirmatif guna mengakomodasi kebutuhan khusus wilayah kepulauan dan perbatasan. Kebijakan ini dinilai mendesak agar pelayanan aspirasi masyarakat dapat berjalan lancar tanpa terganjal persoalan administrasi maupun hukum.

Menurutnya, sinkronisasi aturan menjadi langkah krusial supaya setiap program pembangunan daerah berdiri di atas payung hukum yang kokoh. Tanpa kepastian regulasi, realisasi usulan warga di daerah terluar dikhawatirkan terus menemui hambatan teknis di lapangan.

“Selain itu, sinkronisasi regulasi juga diperlukan agar pelaksanaan program dan pelayanan aspirasi masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas,” ungkap Syamsuddin pada Selasa (17/11/26).

Standarisasi Harga Khusus Wilayah Perbatasan

Salah satu kebijakan konkret yang diusulkan adalah penetapan standarisasi satuan harga khusus bagi daerah kepulauan dan perbatasan. Syamsuddin menilai kondisi geografis Kalimantan Utara yang menantang tidak bisa disamaratakan dengan standar wilayah lain.

“Karakteristik wilayah Kaltara, khususnya daerah kepulauan dan perbatasan, tentu membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah memberikan atensi penuh terhadap usulan regulasi afirmatif tersebut demi kelancaran pembangunan yang merata. Dengan landasan aturan yang tepat, seluruh program kerja diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan riil warga di setiap wilayah.

“Harapan kami, pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut. Sehingga, setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” pungkasnya.

RV

Tim Editor

Redaksi Votix

Tim redaksi VOTIX MEDIA yang menyunting dan memverifikasi artikel ini sebelum terbit.